The Spirit Of Gus Dur
"Saya mengira, kelompok ini (Gusdurian) akan menembak isu isu
sektarian (semisal fenomena HTI, Wahabisme dsb). Tapi ternyata perkiraan
saya salah. Ini (diskusi diskusi yang di gelar Gusdurian) lebih pada
bagaimana membangun civil society".
Salam Gusdurian...
Sekelumit komentar dari salah satu peserta (yang rupanya baru
pertama kali bergabung) diskusi Jum'at pertama yang di selenggarakan
oleh Gusdurian. Ini pula sebenarnya yang menjadi alasan, kenapa kami
(Gubraker) merasa tertantang untuk ikut ambil bagian dan bergabung dalam
forum Jum'at pertama yang di selenggarakan di Kantor Wahid Institute,
Taman Amir Hamzah Matraman. Tema tema kekinian semacam, isu BBM, buruh,
kebangsaan, ekonomi, korupsi dan lain sebagainya adalah isu isu yang
kami kira sejalan dengan visi keIndonesiaan Gubrak. Dan kami merasa,
gerakan gerakan seperti ini sangat layak untuk di apresiasi dalam rangka
turut serta membangun karakter bangsa ke depan.
Seperti halnya diskusi malam Sabtu kemarin yang mengetengahkan isu buruh migran dengan mendatangkan pembicara tunggal dari Migrant Care. Diskusi yang kami kira sangat mencerahkan, krusial dan menyasar pada kepentingan masyarakat. Sayangnya, isu isu semacam ini oleh sebagian kita masih di anggap bukan isu penting yang layak untuk di sikapi. Padahal jika kita telusuri lebih dalam, peranan tenaga kerja migran dalam upaya membangun ekonomi bangsa tidaklah kecil. Migrant Care mencatat, setidaknya jumlah TKI kita di luar negeri mencapai 6,5 juta. 70% di antaranya adalah mereka yang bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Jumlah yang kami kira tidak kecil. Setidaknya keberadaan buruh migran di luar negeri selain membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran, juga menyumbang devisa negara dalam jumlah besar. Menurut data Bank Indonesia pada 2010, setidaknya para TKI menyumbang tak kurang dari USD 6,6 milyar atau setara dengan 60 trilyun pertahun. Sebagai perbandingan saja, nilai ekspor kita di tahun yang sama menurut BPS sebesar USD 156 milyar. Sedangkan impor kita di tahun itu senilai USD 135 milyar pertahun. Ada surplus kurang lebih USD 21 milyar. Jika kita berkaca pada surplus ekspor impor di tahun 2010, maka angka USD 6,6 milyar yang di hasilkan dari buruh migran adalah jumlah yang tidak saja besar, tapi sangat besar. Bahkan jika kita bandingkan dengan kinerja ekspor impor di bulan oktober 2012 yag defisit USD 1,5 milyar, maka sumbangsih TKI menjadi sangat penting.
Namun demikian, peranan yang begitu besar rupanya tidak sebanding dengan perlindungan dan perbaikan nasib para TKI. Kasus kasus hukum yang melibatkan TKI kita di luar negeri nyatanya tidak mendapatkan advokasi yang sepadan dari pemerintah. Pemerintah terkesan lambat atau bahkan cenderung melakukan pembiaran. Di Malaysia misalnya, tak kurang dari 162 TKI kita yang terancam hukuman mati. Bahkan 25 di antaranya sudah berketatapan hukum. Pemerintah mestinya harus berperan lebih aktif dan proporsional dalam melakukan perlindungan terhadap warganya di luar negeri tanpa harus berpikir apakah mereka adalah buruh legal atau ilegal. Selain masalah hukum, masalah yang tak kalah pentingnya adalah memperjuangkan upah yang standar bagi TKI. Sebab faktanya masih banyak TKI kita yang ternyata tidak di gaji dengan upah yang sesuai dengan upah minimum di negara bersangkutan. Rata rata gaji TKI lebih murah dan bahkan terkadang pembayarannya macet. Ini bisa terjadi salah satunya karena minimnya skill TKI kita. Pelatihan pelatihan tenaga kerja yang di selenggarakan pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan tak jarang keberadaan TKI di jadikan lahan bisnis bagi kelompok tertentu untuk meraup keuntungan di balik ketidakberdayaan tenaga kerja. Percaloan tenaga kerja, pemerasan, kurangnya advokasi, diplomasi yang lembek adalah masalah masalah serius yang wajib di selesaikan.
Idealnya memang kita tidak perlu mengirim tenaga kerja ke luar negeri, apalagi tenaga yang kita kirim bukanlah termasuk kriteria tenaga kerja yang profesional. Akan tetapi problematikanya memang tidak semudah yang kita kira. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja menjadi batu ganjalan utama. Tingkat pengangguran kita di tahun 2012 saja mencapai angka 6,32% atau 7,61 juta jiwa (BPS). Jika kita sepakat memulangkan seluruh tenaga kerja kita di luar negeri, maka akan ada 10 juta lebih pengangguran. Dan efeknya dalam kehidupan sosial akan terasa berat. Namun demikian, opsi penarikan tenaga kerja dari luar negeri haruslah menjadi agenda utama pemerintah.
Tentu saja ini bukan hanya kerja pemerintah semata. Namun juga harus menjadi agenda kita semua. Gusdurian, menurut kami sudah on the track. Mengusung isu isu yang langsung menyasar pada kepentingan masyarakat. Sudah saatnya, kita tanggalkan dulu perbedaan perbedaan yang sebenarnya tidak substansial untuk di perdebatkan. Hal yang terpenting yang harus kita perjuangkan dari cita cita Gus Dur adalah membangun masyarakat sipil yang kuat, bermartabat dan memiliki masa depan yang cerah.
Seperti halnya diskusi malam Sabtu kemarin yang mengetengahkan isu buruh migran dengan mendatangkan pembicara tunggal dari Migrant Care. Diskusi yang kami kira sangat mencerahkan, krusial dan menyasar pada kepentingan masyarakat. Sayangnya, isu isu semacam ini oleh sebagian kita masih di anggap bukan isu penting yang layak untuk di sikapi. Padahal jika kita telusuri lebih dalam, peranan tenaga kerja migran dalam upaya membangun ekonomi bangsa tidaklah kecil. Migrant Care mencatat, setidaknya jumlah TKI kita di luar negeri mencapai 6,5 juta. 70% di antaranya adalah mereka yang bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Jumlah yang kami kira tidak kecil. Setidaknya keberadaan buruh migran di luar negeri selain membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran, juga menyumbang devisa negara dalam jumlah besar. Menurut data Bank Indonesia pada 2010, setidaknya para TKI menyumbang tak kurang dari USD 6,6 milyar atau setara dengan 60 trilyun pertahun. Sebagai perbandingan saja, nilai ekspor kita di tahun yang sama menurut BPS sebesar USD 156 milyar. Sedangkan impor kita di tahun itu senilai USD 135 milyar pertahun. Ada surplus kurang lebih USD 21 milyar. Jika kita berkaca pada surplus ekspor impor di tahun 2010, maka angka USD 6,6 milyar yang di hasilkan dari buruh migran adalah jumlah yang tidak saja besar, tapi sangat besar. Bahkan jika kita bandingkan dengan kinerja ekspor impor di bulan oktober 2012 yag defisit USD 1,5 milyar, maka sumbangsih TKI menjadi sangat penting.
Namun demikian, peranan yang begitu besar rupanya tidak sebanding dengan perlindungan dan perbaikan nasib para TKI. Kasus kasus hukum yang melibatkan TKI kita di luar negeri nyatanya tidak mendapatkan advokasi yang sepadan dari pemerintah. Pemerintah terkesan lambat atau bahkan cenderung melakukan pembiaran. Di Malaysia misalnya, tak kurang dari 162 TKI kita yang terancam hukuman mati. Bahkan 25 di antaranya sudah berketatapan hukum. Pemerintah mestinya harus berperan lebih aktif dan proporsional dalam melakukan perlindungan terhadap warganya di luar negeri tanpa harus berpikir apakah mereka adalah buruh legal atau ilegal. Selain masalah hukum, masalah yang tak kalah pentingnya adalah memperjuangkan upah yang standar bagi TKI. Sebab faktanya masih banyak TKI kita yang ternyata tidak di gaji dengan upah yang sesuai dengan upah minimum di negara bersangkutan. Rata rata gaji TKI lebih murah dan bahkan terkadang pembayarannya macet. Ini bisa terjadi salah satunya karena minimnya skill TKI kita. Pelatihan pelatihan tenaga kerja yang di selenggarakan pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan tak jarang keberadaan TKI di jadikan lahan bisnis bagi kelompok tertentu untuk meraup keuntungan di balik ketidakberdayaan tenaga kerja. Percaloan tenaga kerja, pemerasan, kurangnya advokasi, diplomasi yang lembek adalah masalah masalah serius yang wajib di selesaikan.
Idealnya memang kita tidak perlu mengirim tenaga kerja ke luar negeri, apalagi tenaga yang kita kirim bukanlah termasuk kriteria tenaga kerja yang profesional. Akan tetapi problematikanya memang tidak semudah yang kita kira. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja menjadi batu ganjalan utama. Tingkat pengangguran kita di tahun 2012 saja mencapai angka 6,32% atau 7,61 juta jiwa (BPS). Jika kita sepakat memulangkan seluruh tenaga kerja kita di luar negeri, maka akan ada 10 juta lebih pengangguran. Dan efeknya dalam kehidupan sosial akan terasa berat. Namun demikian, opsi penarikan tenaga kerja dari luar negeri haruslah menjadi agenda utama pemerintah.
Tentu saja ini bukan hanya kerja pemerintah semata. Namun juga harus menjadi agenda kita semua. Gusdurian, menurut kami sudah on the track. Mengusung isu isu yang langsung menyasar pada kepentingan masyarakat. Sudah saatnya, kita tanggalkan dulu perbedaan perbedaan yang sebenarnya tidak substansial untuk di perdebatkan. Hal yang terpenting yang harus kita perjuangkan dari cita cita Gus Dur adalah membangun masyarakat sipil yang kuat, bermartabat dan memiliki masa depan yang cerah.
Salam Gusdurian...
Salam Gubrak !!!!
Tidak ada komentar