Megawati dan Jokowi

Sebelum tahun 1986, belum banyak yang mengenal sosok Megawati. Adalah Suryadi (Ketua Umum PDI kala itu) yang mengajak Megawati terjun ke dunia politik. Di awal karirnya bersama PDI, wanita dengan nama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri ini di percaya sebagai wakil ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Sejak itulah nama Megawati mulai di kenal publik.

Oleh banyak kalangan, Megawati di kenal sebagai sosok politisi yang tidak banyak bicara, tidak suka beretorika dan terkesan sangat hati hati dalam menyikapi situasi politik. Itu kenapa banyak yang menduga bahwa wanita yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi UI walau tidak sampai selesai ini sebagai pribadi yang tidak cakap dalam berpolitik. Bergabungnya Megawati ke PDI di anggap hanya sebagai pendongkrak suara saja mengingat sejak awal fusi suara PDI terus menerus berada di posisi buncit.

Entah ada korelasinya atau tidak, semenjak Megawati bergabung bersama PDI, partai bernomor urut 3 ini mengalami kemajuan dari pemilu ke pemilu. Jika pada pemilu 1982 PDI hanya meraih suara 7,88% dan berada di urutan terakhir di bawah PPP dan Golkar, di pemilu 1987 suara PDI meningkat menjadi 10,93%. Pada pemilu 1992 suara PDI kembali meningkat dengan perolehan suara 14,89%.

Seiring dengan meroketnya prestasi PDI di panggung perpolitikan tanah air, karir politik Megawatipun perlahan mulai terkatrol. Pada KLB PDI tahun 1993 di Surabaya, Megawati terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI.

Naiknya Megawati sebagai Ketua Umum PDI yang sebenarnya sudah di prediksi sejak manakala namanya santer di sebut di Kongres Medan tak pelak memicu ketakutan tersendiri bagi lawan politiknya terutama rezim orde baru. Setidaknya kejadian ini boleh di bilang melawan pakem. Di mana setiap suksesi di tubuh partai politik kala itu tak pernah luput dari intervensi pemerintah. Naiknya Megawati di anggap sebagai sebuah perlawanan arus bawah yang tidak mau tunduk terhadap keinginan penguasa. Di sisi lain fenomena Megawati juga memicu kekhawatiran akan bangkitnya kembali Soekarnoisme yang sekian lama berhasil di bungkam orde baru.

Bagi Orde Baru, Megawati tak ubahnya ancaman nyata yang harus segera di sikapi dengan tegas. Prestasi PDI yang terus menerus mengalami peningkatan dukungan dari rakyat dari pemilu ke pemilu adalah sinyal bahwa partai ini memiliki potensi besar menghancurkan hegemoni Orde Baru melalui sayap politiknya yang sering kita kenal ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar).

Ketakutan orde baru ini sepertinya cukup beralasan. Misalnya, semenjak Megawati memimpin, setidaknya PDI mulai menunjukkan diri sebagai partai yang 'banyak' mencari masalah. Ahmad Bahar dalam buku kecilnya 'Biografi Politik Megawati Soekarnoputri' mengungkapkan setidaknya ada 7 dosa politik Megawati.

Pertama, Megawati di anggap sebagai biang keladi bangkitnya Soekarnoisme. Kedua, Megawati dianggap telah melakukan pembiaran manakala orang orang di sekelilingnya bersuara vokal dengan mempermasalahkan isu isu sensitif seperti dwifungsi ABRI, pencalonan presiden lebih dari satu dan lain sebagainya. Ketiga, Megawati di anggap tidak tanggap terhadap suara suara anti kemapanan yang terus menerus melakukan kritik terhadap orde baru. Bahkan Megawati justru seolah sengaja membiarkan diri di simbolkan sebagai ikon perlawanan. Keempat, Megawati di anggap mulai berani mengungkapkan suara yang berbeda dengan rezim dalam berbagai isu dan seolah menempatkan diri dan partainya sebagai kekuatan oposisi. Sesuatu yang sebenarnya tidak lazim di jaman orde baru.

Kelima, Megawati dianggap gagal memimpin PDI. Itu terbukti dari tidak pernah selesainya konflik dualisme yang melanda PDI di daerah daerah. Selain itu Megawati di anggap gagal menyelesaikan struktur kepengurusan partai di tingkat MPP (Majelis Permusyawaratan Partai) dan Deperpu (Dewan Pertimbangan Pusat). Sesuatu yang jika sampai 1997 tidak bisa di bentuk, akan menimbulkan bahaya.

Keenam, Megawati dianggap sebagai pemimpin yang kurang akomodatif. Itu terbukti dari gaya otoriter Megawati yang sering mencopot dan memecat kader kader partai yang berseberangan. Terakhir, Megawati di anggap lebih mempercayai orang orang di sekitarnya dan cenderung mengabaikan suara suara yang berasal dari lingkaran partainya.

Alasan alasan inilah yang kemudian memancing lawan politiknya baik yang ada di lingkaran partai maupun di luar untuk segera mengambil langkah untuk menghentikan Megawati. Puncaknya adalah Kongres Medan tahun 1996. Sekelompok pengurus PDI yang berseberangan dengan Megawati dengan di dukung penuh rezim menggelar kongres luar biasa. Kongres yang tidak pernah di akui oleh kubu Megawati ini mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum PDI dan melenyapkan Megawati dari struktur PDI. Alhasil PDI terbelah menjadi dua kubu. Kubu Suryadi yang di dukung pemerintah dan kubu Megawati.

Hampir mirip dengan PKB 2009 di mana PKB Muhaimin di akui pemerintah dan menyingkirkan PKB kubu Gus Dur, pada proses tahapan pemilu 1997 pemerintah orde baru lebih mengakomodir PDI versi Suryadi dan mengabaikan PDI pimpinan Megawati.

Hasil pemilu paska tersingkirnya tokoh tokoh yang lebih populer di mata rakyatpun kurang lebih sama. Jika PKB pada 2009 mengalami penurunan suara yang cukup signifikan, maka PDI pada pemilu 1997 juga mengalami bencana politik. Hanya mampu meraup suara 3% setelah pemilu sebelumnya sukses meraih hampir 15% suara. Situasi ini membuktikan bahwa secara politik, pengaruh Megawati jauh lebih kuat di banding kubu rivalnya di seberang. Di sisi lain ini juga sinyal bagi rezim bahwa rakyat tidak bisa di intervensi oleh penguasa.

Pasca pemilu 1997, situasi politik bukan bertambah baik, tapi makin tak menentu. Rakyat yang tidak puas dengan tingkah polah rezim terutama pasca kejadian memilukan di depan kantor PDI jalan Diponegoro tahun 1996 (kudatuli) terus melakukan perlawanan. Megawati bersama tokoh tokoh masyarakat seperti Gus Dur, Sultan HB X, Amien Rais dan elemen elemen pro demokrasi lain terus menggalang kekuatan. Puncaknya pada 1998, pemerintah orde baru yang di pimpin Soeharto tumbang oleh kekuatan rakyat.

Setelah reformasi, Megawati kemudian merubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan. Partai berlogo moncong putih ini keluar sebagai juara pemilu 1999 dengan torehan suara 33% lebih. Sayang, walaupun partainya menang pemilu, Megawati gagal terpilih sebagai presiden setelah kalah dari Abdurrahman Wahid yang berasal dari PKB.

MEGAWATI ORGANISATORIS ULUNG

Pepatah bilang, orang kuat adalah ia yang mampu bertahan di berbagai situasi. Megawati membuktikan diri sebagai salah satu tokoh yang memiliki daya tahan dan daya juang luar biasa. Memimpin sebuah organisasi politik dalam tempo lama dan dengan prestasi stabil tentu bukan sesuatu yang mudah. Betapa banyak pemimpin yang sebenarnya memiliki visi besar, akan tetapi di kemudian hari terhempas oleh ketatnya kompetisi demokrasi yang terkadang kejam.

Megawati telah membuktikan diri sebagai politisi yang tidak saja liat dalam menghadapi tekanan di masa orde baru, akan tetapi juga survive di era reformasi. Prestasi partai yang di pimpinnya juga tidak kalah menarik. Kendati tidak selalu menjuarai pemilu, akan tetapi PDI Perjuangan secara konsisten sanggup berada di posisi tiga besar dalam setiap kompetisi. Bahkan kalau kita menilai dari dimensi lain, PDI Perjuangan harus kita akui sebagai partai yang paling banyak memenangkan ajang pilkada. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Ini tentu tak terlepas dari peranan Megawati dalam merekrut, mendidik dan memilih kader dan menempatkan kader kadernya. Mesin politik PDI Perjuangan oleh berbagai lembaga survey dan juga fakta di lapangan menunjukkan diri sebagai mesin politik paling efektif. Tengoklah bagaimana kinerja PDI Perjuangan di pilkada DKI, Jateng dan lain sebagainya. Suara calon yang di usung PDI Perjuangan seringkali lebih besar dari modal suaranya di parlemen. Bahkan kendati tidak sampai menang sekalipun. Kita bisa melihatnya di ajang ajang pilkada misalnya di Sumut, Jabar, Bali dan seterusnya.

Yang menarik bagi penulis adalah sistem yang hendak di bangun PDI Perjuangan dalam rangka penguatan peranan partai politik. Dalam mengajukan kandidat misalnya, PDI Perjuangan senantiasa berpegang pada prinsip 'kalau bisa mengusung sendiri, kenapa harus terlibat transaksi politik yang bertele tele dan berbiaya mahal ?'. Semangat kemandirian ini yang kami kira jarang di miliki partai lain. Sebagian besar partai politik seringkali terjebak pada pola transaksional. Cenderung hanya mencari kemenangan tanpa berfikir bagaimana mengolah potensi kader yang di miliki. Padahal seperti kita tahu, tugas partai politik adalah mengkader calon calon pemimpin bangsa. Jika partai politiknya saja susah untuk mandiri, apa jadinya jika mereka di percaya menahkodai negara ini.

JOKOWI BUAH TANGAN MEGAWATI

Publik boleh terkagum kagum dengan gaya kepemimpinan gubernur DKI, Jokowi. Dengan caranya menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Dan dengan penampilannya yang sederhana dan merakyat. Akan tetapi semoga saja publik tidak lupa bahwa di balik itu semua, ada tangan lain yang membuat Jokowi bernilai positif di mata rakyat.

Politik itu kombinasi antara kemampuan dan kesempatan. Karir seorang politisi tidak bisa tidak di bentuk dari dua hal itu. Sebelum menjadi walikota Solo, Jokowi bukan siapa siapa. Dia bahkan hanya kader biasa dan bahkan bukan figur puncak di daerahnya, Solo. PDI Perjuanganlah yang memberinya kesempatan untuk mengaktualisasikan bakatnya. Ibarat mutiara yang terpendam, PDI Perjuangan yang menggali, mengambil dan kemudian memolesnya.

Ada yang mengatakan, andai PDI Perjuangan tidak mengambilnya, partai lain yang akan mengambil. Karena mutiara tetaplah mutiara. Anggapan ini boleh jadi benar, akan tetapi tidak selamanya seperti itu. Seperti yang kami utarakan di atas, politik itu kombinasi kemampuan dan kesempatan. Pertanyaannya adalah, jika Jokowi di kader oleh partai lain, apakah ia juga akan memiliki kesempatan yang sama untuk naik ?. Belum tentu.

Sehebat hebatnya pemain sepakbola, jika ia di tangani oleh pelatih yang tidak mengerti bagaimana mengembangkan bakat pemain, maka kehebatan sang pemain hanyalah cerita kosong belaka. Begitu juga dengan figur Jokowi. Dia membutuhkan sosok pelatih yang paham bakatnya, butuh tim yang berkemampuan prima untuk mengawal langkah langkahnya. Dan tentu saja butuh tool berupa kesempatan.

Begitu juga dengan isu pencapresan Jokowi. Banyak pihak yang menggadang gadang Jokowi agar bersedia maju sebagai calon presiden RI. Bukan saja masyarakat umum, akan tetapi juga partai politik. Mereka yang punya kepentingan tidak sedikit yang memiliki hasrat untuk merekrut Jokowi. Bahkan kalau mau jujur, semua kandidat calon presiden RI akan dengan tangan terbuka menerima Jokowi kalau bersedia menjadi wakil mereka.

Namun demikian, sekali lagi ibarat pemain bintang sepakbola, seorang Kaka yang ketika di Milan bersinar terang benderang nyatanya ketika pindah ke Madrid performanya tidaklah segarang di tim lamanya. Begitu juga dengan Jokowi, dia bisa pindah haluan dengan memakai kapal lain. Tapi performanya belum tentu akan sehebat ketika ia bersama kapal lamanya.

Yang paling tahu bagaimana cara terbaik mengasah sebuah pedang sudah pasti adalah pembuatnya. Fenomena Jokowi adalah buah tangan dari Megawati beserta mesin partai yang merekomendasikannya untuk mengaktualisasikan gagasan. Jadi, kalaupun Jokowi maju sebagai capres, pintu yang paling tepat adalah melalui partainya sendiri.

Dalam mukernas PDI Perjuangan kemarin memang nama Jokowi tidak di sebut secara gamblang sebagai calon kuat presiden dari PDI Perjuangan. Akan tetapi melihat pengalaman politik Megawati yang cukup panjang, Presiden ke V RI tentu juga akan berfikir matang. Dia pernah menjadi bagian dari keinginan rakyat. Menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni rezim. Sudah tentu Megawati juga akan berfikir untuk tidak melawan kehendak rakyat.

 Pict : kompasiana

Penulis : Komandan Gubrak