SEJARAH PANJANG PRAHARA PPP

Sejak awal berdirinya PPP, partai ini memang tak pernah lepas dari aroma konflik. Mulai dari pembagian jatah posisi di parlemen, pembagian posisi di struktural partai hingga konflik ideologi yang melibatkan faksi faksi yang ada di dalam partai. Walaupun sama sama berangkat dari basis keagamaan, nyatanya kelompok kelompok yang ada dalam PPP sangat sulit untuk di padu padankan. Pergulatan antara kelompok tradisional yang di wakili kubu NU maupun Perti dan kelompok modernis yang di dalamnya ada Parmusi (MI) maupun PSII terus mewarnai sepanjang perjalanan partai.

Pada tahun 1978 misalnya, ketika PPP di 'kudeta' secara dramatis tanpa melalui rapat partai maupun muktamar oleh John Naro, perpecahan antara kubu tradisional dan modernis tak terelakkan lagi. John Naro yang mewakili kubu modernis (Parmusi) secara sepihak melakukan perubahan radikal dengan menyingkirkan banyak sekali politisi politisi NU. Baik dalam susunan kepengurusan partai maupun dalam penentuan DCS (daftar calon sementara) dimana banyak sekali politisi politisi NU yang harus terpental dari nomor urut jadi menjelang pemilu 1982.

Bagi NU, apa yang di lakukan John Naro ini tak ubahnya seperti perlakuan Masyumi terhadap NU pada era orde lama. Dimana kala itu NU yang sempat bergabung dalam satu wadah bersama Masyumi merasa di pinggirkan peranannya dan pada akhirnya memutuskan keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri. Gaya otoriter John Naro ini akhirnya juga disikapi serupa oleh elite elite NU pada Munas NU tahun 1983. Munas Alim Ulama yang di gelar di Situbondo, NU memutuskan untuk keluar dari PPP dan kembali ke khittah 1926.

Walaupun pada muktamar PPP tahun 1984 John Naro sukses menduduki posisi ketua umum tanpa perlawanan berarti dari lawan politiknya, namun keluarnya NU dari PPP memberikan pengaruh yang luar biasa pada perolehan partai di pemilu 1987. PPP yang pada pemiu sebelumnya (Pemilu 1982) memperoleh suara nasional 27,78%, pada pemilu 1987 suara PPP turun drastis menjadi hanya 15,6%.

Merosotnya suara PPP pada pemilu 1987 ini kemudian berakibat dicopotnya Naro dari posisi ketua umum pada muktamar PPP 1989. Kendati penggantinya bukan dari unsur NU (yakni Buya Ismail Hasan Metareum), tapi kejatuhan Naro ini mendapat sambutan positif dari kubu NU yang sekian lama tersingkirkan. Hubungan antara PPP dan NU yang semula retak perlahan diperbaiki. Bahkan menjelang muktamar NU tahun 1989 di Krapyak, kubu PPP sempat menggalang kekuatan untuk mengupayakan di anulirnya keputusan Munas Situbondo. Walaupun upaya ini akhirnya gagal, namun konflik di internal PPP relatif bisa di kendalikan. Hasilnya pada pemilu 1992, PPP berhasil menambah jumlah kursi dari 61 menjadi 62 kursi. Dan pada pemilu selanjutnya tahun 1997, suara PPP mengalami lonjakan luar biasa dengan merebut 89 kursi.

Pada Pemilu pertama reformasi 1999, suara PPP memang mengalami banyak penurunan. Tapi ini bukan semata mata karena konflik internal, tapi lebih pada banyaknya partai sempalan yang secara langsung menggerus basis basis PPP. Pun demikian, kendati suara PPP pada Pemilu 1999 hanya sekitar 10%, partai ini sukses menempatkan ketua umumnya sebagai wakil presiden mendampingi Megawati pasca lengsernya Gusdur.

REDUPNYA KONFLIK SEKTARIAN DI PPP

Apa yang terjadi di internal PPP kali ini walaupun sekilas seperti mengulang pola pola konflik yang lama. Ambil contoh sosok Emron Pangkapi yang terlihat paling getol menyerang SDA. Wakil ketua umum PPP ini berasal dari faksi Parmusi. Adalagi sosok Suharso Monoarfa yang juga mewakili kubu Parmusi. Akan tetapi jika kita cermati betul, konflik kali ini tidaklah di dominasi persaingan antar faksi. Di kubu yang berseberangan dengan SDA nyatanya justru banyak di komandani politisi politisi NU semisal sekjen PPP Romahurmuzy, ketua DPW PPP Jabar Rahmat Yasin yang berlatar belakang NU serta banyak lagi pengurus DPP PPP dari unsur NU.

Konflik kali ini lebih banyak di dominasi faktor perbedaan pendapat atas isu pilpres. Dimana ada kubu SDA yang lebih condong mendukung Prabowo Subianto melawan kubu lain yang menentang tindakan SDA.

Terlepas dari itu semua, apa yang terjadi di tubuh PPP kali ini mesti di sikapi dan di selesaikan dengan baik. Di akui atau tidak, PPP adalah partai Islam tertua yang masih ada. PPP juga boleh di bilang mewakili miniatur umat Islam di Indonesia yang memang terfragmentasi dalam berbagai varian ideologi keagamaan. Di sana ada NU, Muhammadiyah dan banyak lagi.

Jika nanti prosesnya mengerucut pada tuntutan muktamar luar biasa, sebaiknya elite elite PPP lebih memandang ajang itu sebagai titik balik memperbaiki partai. Soal apakah nanti PPP akan mendukung Prabowo atau calon lain, bagi penulis tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana merombak sekaligus meregenerasi struktur PPP agar ke depan mampu mengemban agenda agenda partai.

Bagaimanapun, publik selama ini memandang PPP sebagai partai yang terlalu konservatif. Ini akibat mandegnya regenerasi di tubuh partai. Lihat saja, ketika banyak partai berlomba lomba menampilkan diri sebagai partai modern, muda dan memenuhi tantangan zaman, PPP justru masih terjerembab pada perilaku konservatisisme. Jargon jargon keagamaan yang sebenarnya telah memudar di kalangan masyarakat justru di tonjolkan PPP.

Maka dari itu, PPP ke depan mesti di awaki oleh figur figur muda dan memiliki visi ke depan. Ada banyak pilihan di internal PPP untuk di daulat memimpin partai. Ada Romahurmuzy yang tidak saja berusia muda, namun teruji dalam berorganisasi. Ada Ahmad Yani yang juga muda lagi idealis, Dimyati Natakusumah, Joko Purwanto (ketum Angkatan Muda Ka'bah) dan sebagainya.

Penulis : Komandan Gubrak