GOLKAR LANJUTKAN TRADISI MEMBELAH DIRI ?

Munas IX Partai Golkar di Jakarta telah usai. Agung Laksono yang menjadi salahsatu motor diselenggarakannya Munas tandingan ini di daulat memimpin Partai Golkar periode 2014 - 2019. Beberapa hal juga diputuskan dalam rapat tertinggi partai yang digelar di Hotel Medcure Ancol itu. Di antaranya memutuskan keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih), mendukung Perppu Pilkada Langsung dan mendukung penuh pemerintahan Jokowi - JK dengan catatan tetap kritis.

Pict : www.kaskus.co.id

Keputusan hasil Munas Jakarta untuk keluar dari KMP dan mendukung pemerintahan Jokowi - JK ini bertolak belakang dengan hasil Munas Bali beberapa hari sebelumnya. Tak pelak banyak pihak menduga bahwa pemerintah berada di belakang kisruh yang melanda Partai Golkar selama ini. Bagaimanapun, pemerintah yang hanya ditopang empat fraksi di parlemen tentu membutuhkan tambahan dukungan demi mengamankan agendanya. Dan dukungan Partai Golkar selaku pemilik kursi terbesar kedua setidaknya akan membuat peta pertarungan di gedung Senayan berubah.

Jika kita membaca apa yang ada dipermukaan, tudingan campur tangan pemerintah ini cukup masuk akal. Apalagi jika nantinya Kemenkumham tiba tiba mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono. Maka tuduhan itu boleh jadi menemukan kebenaran. Akan tetapi jika kita kaitkan dengan kepentingan Presiden Jokowi dan juga belajar dari sepak terjang Partai Golkar di pemerintahan, tudingan itu tak selamanya benar. Kenapa ?

Menguasai kursi mayoritas di parlemen memang sangat dibutuhkan Jokowi - JK untuk menjaga berjalannya program program pemerintah. Dengan modal 207 kursi dari empat partai pendukung utama, rasanya akan sulit bagi pemerintah untuk memenangkan pertarungan di parlemen. Bahkan kehadiran PPP yang memiliki 39 kursi belumlah cukup bagi pemerintah. Untuk mencapai mayoritas, pemerintah membutuhkan tambahan satu fraksi lagi di DPR. Tambahan dukungan dari parlemen ini tentu saja tidak harus dari Golkar. Seperti kita tahu, untuk mencapai mayoritas dibutuhkan minimal 281 kursi. Gabungan PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP baru mencapai 246. Butuh setidaknya 35 kursi tambahan lagi untuk menjadi mayoritas. Semua fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memiliki kursi lebih dari 35. Artinya, dukungan Partai Golkar bukan satu satunya opsi. Apalagi jika kita menyaksikan manuver Ketua Umum Partai Demokrat yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Jika pertemuan itu membuahkan deal politik dimana Partai Demokrat memutuskan mendukung pemerintah, maka dukungan Partai Golkar sudah tidak terlalu diperlukan lagi.

Kedua, yang paling berkepentingan masuknya Golkar ke kubu Koalisi Indonesia hebat sebenarnya bukan Joko Widodo. Tapi Jusuf Kalla selaku wakil Presiden. Kehadiran Golkar di kubu pemerintah setidaknya akan membuat posisi tawar JK di pemerintahan menjadi semakin kuat. Peluang hadirnya matahari kembar seperti di era SBY - JK bisa saja terulang. Jika ini terjadi, maka ruang gerak Jokowi akan lebih sulit lagi karena JK berpotensi bisa mendikte Presiden.

Fakta terakhir adalah ketidakhadiran Mendagri dan JK di Munas Jakarta seperti yang sempat di gembar gemborkan kubu Agung Laksono. Bahkan konon JK juga menolak di daulat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Absennya pihak pemerintah di Munas Jakarta jelas sekali mengindikasikan tidak adanya 'restu' penguasa. Dan kalaupun kepengurusan Partai Golkar di daftarkan di Kemenkumham, penulis meyakini Menteri Hukum dan HAM tidak akan memberikan legalitas seperti yang pernah diberikan pada PPP kubu Muktamar Surabaya.

Munas Golkar di Jakarta sangat berbeda dengan Muktamar PPP Surabaya. Setidaknya bisa dilihat dari legitimasi dukungan pengurus cabang dan wilayah. Muktamar PPP di Surabaya dihadiri mayoritas pengurus DPP, Ketua dan Sekretaris DPW maupun DPC dan juga di dukung mayoritas anggota Fraksi PPP. Sementara Munas Jakarta hanya di dukung minoritas Pengurus DPP dan pengurus pengurus lokal yang rata rata bukan Ketua atau Sekretaris daerah. Itupun konon banyak yang datang secara pribadi tanpa membawa rekomendasi pengurus daerah. Jadi, kalaupun di daftarkan ke Kemenkumham, sangat sulit untuk mendapatkan legalitas.

Lantas, kenapa Munas itu tetap digelar walaupun minim sekali dukungan baik dari internal Partai maupun eksternal ?.

Penulis memperkirakan kubu Agung Laksono akan memainkan rencana cadangan jika gagal meng'kudeta' Aburizal Bakri. Membentuk Partai Baru adalah opsi logis mengingat peluang islah dengan kubu Munas Bali sangat tipis. Belajar dari sejarah perpecahan Partai Golkar, hasil belah diri partai kuning ini tak selamanya gagal. Partai Gerindra, Hanura dan Nasdem adalah contoh sukses yang 'dihasilkan' dari proses belah diri Golkar.

Oleh : Komandan Gubrak