REPOTNYA MEMILIH KAPOLRI

Setelah drama Pilpres yang kemudian berlanjut terbelahnya parlemen menjadi dua kubu (KIH - KMP), kisruh calon Kapolri saat ini barangkali menjadi episode pertarungan politik yang tak kalah menariknya. Jokowi mengirimkan calon tunggal untuk di uji parlemen, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, lalu DPR melalui rapat paripurna menyetujui calon yang diajukan Presiden. Ini belum termasuk intrik sampingan mengenai beredarnya foto mesra Ketua KPK, Abraham Samad dengan model kecantikan ternama.

Sumber foto : www.tempo.co

Berbagai dugaan maupun tudingan kemudian muncul ke permukaan. Ada yang mengatakan, Megawati dan Surya Paloh berada di balik pengajuan calon tunggal Kapolri. Ada yang bilang, ini perang bintang di internal Polri. Kritik pedas juga dilayangkan kepada KPK yang dianggap terlalu memaksakan penetapan status tersangka bagi BG. Anggapan lain yang tak kalah menariknya adalah dugaan Jokowi hendak bermain aman. Yakni meminjam tangan KPK untuk menjegal calon yang di ajukan partai politik pendukung. Kemudian adalagi yang mengatakan, ini bagian dari rivalitas penguasa sebelumnya dengan suksesornya.

Kedatangan Surya Paloh ke istana, baik sebelum pengajuan calon tunggal Kapolri maupun setelah rapat paripurna DPR RI seolah menjadi sinyal bahwa campur tangan partai pendukung benar adanya. Tudingan ini tentu masuk akal. Secara politik, Jokowi tidak memiliki kaki kaki yang cukup kuat. Jangankan menghitamputihkan partai partai yang mendukungnya, di internal partainya sendiri Jokowi tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Imbasnya, Jokowi seperti tersandera oleh kepentingan kepentingan partai atau elite partai pendukung. Jika ia terlalu frontal melawan, tentu sangat tidak produktif. Tidak saja ia harus berhadapan dengan partai oposisi di parlemen, akan tetapi juga bakal menghadapi tantangan berat dari internal. Jokowi mungkin saja bisa berharap munculnya kekuatan sipil yang mobile, kuat dan agresif guna membela sikapnya. Tapi rasanya itu belum tentu menjamin Jokowi akan lolos dari intrik intrik politik.

Mengenai isu perang bintang di internal kepolisian, mungkin juga benar adanya. Sinyalemen adanya perang bintang ini juga di ungkapkan oleh mantan Kapolri, Jendral (purn) Chaerudin Ismail. Walaupun Kapolri era Gus Dur ini hanya menduga semata, akan tetapi pernyataan seorang mantan Kapolri tentu tidak sekedar omong kosong. Pengakuan Kapolri (Jendral Sutarman) bahwa penetapan calon tunggal Kapolri adalah murni dari Presiden tanpa melibatkan pihak kepolisian dalam proses seleksi juga menunjukkan adanya sesuatu dibalik itu. Jika kita merujuk pada masa pensiun Kapolri, seharusnya Jendral Sutarman baru akan pensiun oktober mendatang. Kenapa lantas muncul keputusan yang mendorong agar Kapolri menanggalkan jabatannya lebih cepat atau pensiun dini. Memang, itu semua hak prerogatif presiden. Tapi dimata masyarakat, tentu akan timbul kecurigaan kecurigaan.

Kemudian tentang KPK yang dianggap terlalu jauh bermain di ranah politik juga susah sekali disembunyikan. Bukan kali ini saja KPK melakukan manuver di saat proses politik berjalan dalam situasi panas. Kasus Anas Urbaningrum menjadi salahsatu contoh bagaimana sekat sekat pemisah antara hukum dan politik menjadi sangat tipis. Di mulai dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang meminta KPK untuk memperjelas status Anas, kemudian muncul kebocoran sprindik yang di duga dilakukan oleh KPK. Bocornya sprindik itulah yang akhirnya dijadikan modal bagi Demokrat untuk menggulingkan ketua umumnya. Memang tidak bisa dibuktikan keterkaitan antara keputusan KPK dan sikap partai Demokrat, tapi aroma politisnya memang sangatlah kental. Apalagi jika kita merunut lebih jauh tentang proses seleksi ketua KPK dimana Presiden adalah pihak yang mengusulkan nama ke DPR, maka tidak salah juga kalau antara Presiden dan figur pemimpin KPK ada hubungan. Minimal hubungan sejarah.

Kembali pada persoalan Komjen Budi Gunawan yang baru saja lulus uji kelayakan yang diselenggarakan DPR. Bagi penulis pribadi dan mungkin rakyat kebanyakan, logikanya tentu berbeda dengan para elite yang duduk di kursi kekuasaan. Apakah itu hasil intrik politik atau bukan, yang namanya korupsi sudah barang tentu di nilai sebagai aib. Jangankan sudah di stempeli status tersangka, baru sebatas isupun masyarakat sudah memiliki persepsi sendiri. Rakyat awam tidak akan peduli dengan intrik. Bahkan mereka juga tidak paham jika harus dipaksa mengerti soal prosedur, proses, asas praduga tak bersalah dan lain sebagainya.

Ada banyak nama jendral bintang tiga di kepolisian yang sama sama memiliki kans untuk menjadi Kapolri. Kenapa harus memaksakan satu nama yang apalagi jelas statusnya sebagai tersangka. Mungkin masyarakat akan maklum jika stok calon Kapolri kesemuanya tidak ada yang memiliki rekam jejak bagus, minimal dari catatannya mengenai kasus kasus korupsi. Dan nama Budi Gunawan adalah calon terbaik di antara yang terburuk. Toh faktanya, di jajaran jendral bintang tiga tidak seluruhnya memiliki catatan buruk mengenai korupsi.

Maka, jika presiden Jokowi dan juga elite politik yang terkait dengan proses pencalonan Kapolri mendatang peduli dengan suara dan keluhan masyarakat, ada baiknya kembali duduk bersama dan mencari format tepat guna mencari figur baru yang sekiranya tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat. Alternatif lainnya adalah mengundur proses itu dan tetap mempercayakan pucuk pimpinan Kapolri pada Jendral Sutarman hingga masa pensiun tiba. Atau kalaupun dipaksakan pergantian kepemimpinan Polri, Presiden seyogyanya tidak melantik Budi Gunawan hingga proses hukum di KPK tuntas. Presiden bisa meminta nama lain kepada institusi Polri maupun Kompolnas untuk di ajukan ulang ke DPR.

Penulis : Komandan Gubrak