Dominasi Petahana DKI

Bukan Ahok kalau takut popularitasnya anjlok. Alih alih mencuri simpati warga di saat kontes Pilkada DKI kian dekat, Ahok tetap bergeming melaksanakan kebijakan yang beresiko menurunkan elektabilitasnya. Tidak lama setelah ia bersama Djarot Syaiful Hidayat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, pria kelahiran Belitung Timur 1966 ini langsung memerintahkan bawahannya menggusur puluhan rumah warga Bukit Duri yang memenuhi bantaran Kali Ciliwung. Protes warga, kritik lawan lawan politiknya seolah dianggap angin lalu. Bahkan Ahok tetap kukuh meski proses hukum atas sengketa tanah itu masih berjalan di pengadilan. Tidak cukup sampai disitu, setelah sukses mengeksekusi puluhan bangunan di Bukit Duri, Ahok kini mengincar bangunan liar sepanjang Kali Krukut yang berlokasi di kawasan Kemang.

Pict : mediajakarta.com

Sikap Ahok yang tak pernah kompromi ini memang bukan yang pertama kalinya. Tengok saja kasus penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo Februari silam. Konon kawasan ini termasuk yang paling angker di Jakarta. Meski berada di zona jalur hijau, puluhan bangunan liar beserta aktifitas para penghuninya seolah tak pernah bisa dijangkau tangan penguasa. Bahkan laskar laskar yang biasanya galak merazia tempat tempat maksiat, ciut nyali jika harus berhadapan dengan para centeng Kalijodo. Walau sempat mendapatkan perlawanan keras dari warga Kalijodo, Ahok akhirnya sukses menutup kawasan hitam yang sudah beroperasi selama puluhan tahun itu.

Kebijakan Ahok, terutama dalam hal penertiban kawasan yang merupakan jalur hijau, bantaran kali dan area resapan memang sekilas tampak tidak manusiawi. Karena ini menyangkut tempat tinggal, ekonomi dan masa depan para korban penggusuran. Tapi untuk kepentingan jangka panjang, yakni menciptakan kota Jakarta yang layak huni, modern dan terbebas dari bencana banjir kebijakan itu memang harus dilakukan. 

Sumber BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI melaporkan bahwa titik banjir di era pemerintahan Fauzi Bowo sejumlah 62 titik. Pada masa Jokowi yang kemudian dilanjutkan Ahok, titik banjir berkurang hampir separuhnya. Keberhasilan mengurangi titik yang selama ini menjadi langganan banjir ini tentu tak lepas dari kebijakan tanpa kompromi Pemda DKI. 

Di sektor pendidikan, pemprov DKI pada tahun 2015 telah mengalokasikan 2,3 T untuk 561.408 siswa tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di era Fauzi Bowo yang hanya menganggarkan sekitar 22 milyar.

Setali tiga uang, anggaran kesehatan untuk rakyat miskin di era Ahok mengalami peningkatan luar biasa jika dibanding dengan era sebelumnya. Foke melalui program Jamkesda mengalokasikan anggaran sekitar 600 milyar. Sementara data pada 2015, APBD DKI menganggarkan 1,3 trilyun untuk program sejenis (Kartu Jakarta Sehat).

Beralih ke masalah kemacetan di Jakarta. Sejauh ini pemprov DKI masih belum mampu memecahkan masalah ini. Laju penambahan jumlah kendaraan di DKI tidak seimbang dengan penambahan lajur jalan menjadi salah satu penyebab betapa susahnya menangani kemacetan. Pun demikian, upaya upaya yang dilakukan pemprov DKI patut diapresiasi. Peresmian koridor XII Busway jurusan Pluit – Tanjung Priok, penambahan armada bus Transjakarta, pembangunan jalan layang, proyek jalan tol dalam kota, proyek MRT dan lain sebagainya adalah upaya terencana dari pemprov DKI.

Secara umum APBD DKI di era Jokowi yang dilanjutkan Ahok – Djarot meningkat dua kali lipat dibanding era gubernur sebelumnya. Kinerja pemerintah DKI di berbagai lini cukup memuaskan. Hal ini tergambar dari hasil survey berbagai lembaga yang masih menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

Pertanyaannya, kenapa tingkat kepuasan yang tinggi tidak sejalan dengan tingkat elektabilitas petahana ?.

Pasca pendaftaran cagub – cawagub di KPUD DKI, elektabilitas Ahok – Djarot justru mengalami penurunan cukup signifikan. Meski masih unggul dibanding  calon lain, namun keunggulan itu tidak cukup untuk mengantarkan incumben menang satu putaran. Bahkan kemungkinan juara bertahan kalah cukup terbuka. Setidaknya itu tergambar dalam rilis berbagai lembaga survey belakangan ini.

Terlepas dari validitas hasil survey yang ada, dalam kacamata penulis penurunan elektabilitas Ahok – Djarot bisa dimaklumi. Dimana mana, kemunculan figur baru tentu memunculkan harapan bagi pemilih. Apalagi jika kemudian dikaitkan dengan antitesa karakter Ahok yang selama ini mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan. Akan tetapi, itu bukan harga mati. Segala sesuatunya masih bersifat dinamis. Kemungkinan elektabilitas petahana mengalami rebound cukup besar.

Jika berkaca pada karakteristik pemilih Jakarta yang sangat rasional, tolok ukur paling utama sudah pasti mengenai program kerja para calon dan track record mereka. Sejauh ini, Ahok – Djarot masih yang terbaik. Keduanya sudah bekerja, mengerti masalah, memetakan dan melakukan aksi nyata. Dari segi pengalaman menangani daerah, Ahok adalah bekas wakil gubernur dan sekarang menjadi gubernur, kemudian Djarot adalah mantan walikota Blitar yang cukup sukses memimpin kota. Dengan demikian, dinilai dari penguasaan masalah, penulis menilai keduanya lebih kompeten dibanding lawan lawannya.

Prediksi penulis, Ahok – Djarot sangat mungkin untuk kembali terpilih. Apakah satu putaran atau dua putaran, wallahu a’lam.

Oleh : M Hafidz

Penulis adalah pelayan Gubrak dan tinggal di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan