HANTU PKI

Siapa bilang isu PKI sudah tak laku lagi di era keterbukaan ?.

Meski semua orang paham (termasuk mereka yang koar koar tentang bahaya laten komunis), bahwa itu hanya isapan jempol dan sangat kecil kemungkinannya PKI bangkit lagi, toh tetap saja setiap bulan September jajanan PKI laris manis. Tak jauh beda dengan ritual menjelang tanggal 25 Desember yang meski halal - haram 'Selamat Natal' sudah berkali kali dibahas, orang masih saja senang memperdebatkannya. Apalagi soal PKI, yang memiliki sejarah panjang, kontroversial, gelap dan menyangkut kepentingan politik banyak pihak. Sudah tentu, akan jadi bahan masakan yang bakal menghasilkan makanan nan lezat lagi menarik.

Sumber Pict : merdeka.com

Lalu, apa untungnya mendaur ulang terus menerus isu PKI ?.

Dalam politik, hampir tak ada sesuatupun yang susah diolah. Semua hal bisa di goreng, dibumbui lalu dikapitalisasikan untuk kepentingan politik. Apakah itu isu rutinan maupun isu 'dadakan' semisal kasus Rohingnya. Tentu setiap kasus akan berbeda cara memasak dan menyajikannya. Tapi tujuan dari itu semua tetap satu, yakni bagaimana mempertahankan dan memperluas pengaruh politik. Begitu pula dengan isu PKI.

Secara logika, hampir mustahil PKI akan bangkit kembali. Penyebabnya adalah tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali Partai yang pernah memiliki pengaruh besar di republik tersebut. Tap MPR no 25 tahun 1966 adalah alasan utama kenapa hal itu tidak mungkin terjadi. Jangankan untuk bangkit atau membentuk wadah politik baru, bahkan ketetapan MPR itu juga mengenai pelarangan ajaran yang terkait dengan komunisme, marxisme dan ideologi sejenis. Ibarat makhluk hidup, bukan hanya raganya saja yang dilarang untuk reinkarnasi, tapi ruh dan akalnya juga dilarang untuk hidup lagi. Fakta lain yang tidak memungkinkan PKI bangkit lagi adalah kenyataan bahwa nyaris tidak terdengar ada wacana pembentukan PKI di bumi Nusantara. Apakah itu dari mereka yang merupakan eks kader atau keturunan anggota PKI. Tidak pula mereka yang mungkin saja terpapar ajaran ajaran komunis, meski tidak punya kaitan dengan PKI. Diskusi, simposium, dan pertemuan yang mengemuka tidak lebih hanyalah upaya meluruskan sejarah, meminta keadilan (bagi korban) dan rekonsiliasi. Tidak ada yang kemudian mengarah pada cita cita membentuk kekuatan politik berbasiskan komunis. Kalau sekedar tuduhan, tentu saja banyak. 

Sejauh pengamatan penulis, sasaran yang dituju dari provokasi tentang komunisme sejatinya bukan soal PKInya, akan tetapi bagaimana menarik simpati dari kalangan yang selama ini masih konsisten menganggap PKI sebuah ancaman. Apakah itu kelompok yang memang memiliki sejarah konfrontasi dengan PKI, maupun kelompok baru yang secara ideologi berseberangan dengan PKI. Mereka yang secara histori pernah berkonfrontasi dengan PKI sebut saja Masyumi (atau varian sejenis), militer (terutama AD), NU dan beberapa elemen lainnya. Dari (minimal) ketiga elemen tersebut, agaknya hanya NU yang relatif mampu bersikap lebih moderat dan proporsional. Selebihnya masih memelihara rasa sentimen terhadap segala hal mengenai komunisme.

Membuktikan analisa itu tidaklah susah. Lihat saja bagaimana petinggi militer memerintahkan jajarannya untuk nonton bareng film G30S/PKI. Lalu, Fraksi PKS (Partai yang secara ideologi mirip Masyumi) yang memerintahkan kader kadernya untuk menyimak film itu juga. Belum lagi agitasi, tuduhan dan serangan verbal terkait PKI yang pada intinya turut memperkuat opini tentang berbahayanya ideologi komunis. Bahkan sampai ada yang bilang komunis sudah masuk istana.

Ada ujaran yang mengatakan, 'lawan dari musuhku adalah kawanku'. Teori ini yang sepertinya hendak dipakai oleh mereka yang getol menggaungkan isu PKI. Yakni menarik simpati kelompok yang secara historis dan ideologis berseberangan dengan PKI. Secara matematis, jumlah kelompok ini sangatlah besar. Dan untuk menarik simpati dari kelompok ini salahsatunya dengan cara mengingatkan kembali akan sejarah kelam PKI. 

Lantas, seberapa efektifkah ?.

Bisa efektif, juga bisa menjadi bumerang. Tapi sejauh pengamatan penulis, momen saat ini masih cukup efektif. Polarisasi yang terjadi dalam masyarakat kita akhir akhir ini, terutama pasca pemilu 2014, adalah ladang yang cukup subur untuk mengkapitalisasikan sebuah isu. Dan hasilnya akan bisa kita saksikan di perhelatan 2019 nanti. Memang, isu ini bukan satu satunya penentu. Sebab, hal semacam ini biasanya bersifat temporal. Namun, penting bagi elite politik untuk terus mengelola sebuah isu agar tetap survive.

Terlepas dari intrik intrik yang menyelubungi itu semua, mengedepankan nurani dan menempatkan kepentingan yang lebih besar adalah hal mutlak untuk dipikirkan bersama. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita akan terus menerus seperti ini ?. Kapan, kita akan selesai menjadi sebuah bangsa yang satu jiwa, satu rasa dan satu tujuan ?.

Oleh : M. Hafidz

Penulis adalah pelayan di komunitas Gubrak Indonesia