MARI, MENERTAWAKAN DIRI SENDIRI

Dalam rentang satu bulan ini, setidaknya kita disuguhi dua peristiwa menarik yang memicu perdebatan dan mempertemukan kembali dua 'suporter politik'. Meski mereka mencoba memoles opininya dengan sedemikian rupa agar tampak rasional dan cerdas, tetap saja aroma kubu kubuan itu tercium menyengat. Aktor aktornya masih tetap sama. Berada pada satu barisan yang sama, dan tidak bergeser sedikitpun. Ibarat team sepakbola, tak ubahnya seperti Barcelona vs Real Madrid, AC Milan vs Intermilan atau Manchester United vs Manchester City. Setiap even adalah peristiwa penting. Menyangkut gengsi, hegemoni bahkan hidup mati. Filosofi yang sering dipegang adalah 'kita boleh saja kalah dengan team lain, tapi tidak dengan sang musuh besar'.

Rivalitas yang (mungkin akan) abadi. Bukan saja sekali dua kali, namun sudah berkali kali. Partai permbukanya adalah pilpres. Berlanjut ke isu isu tertentu. Apakah itu isu tahunan, bulanan atau yang bersifat kontinuitas. Juga isu sporadis yang bersifat dadakan. Linimasa menjadi medan favorit untuk sekedar meluapkan amarah dan balas dendam. Tapi, tak jarang medan tempurnya bergeser ke aksi nyata. Demonstrasi, kumpul bareng, nonton bareng atau menandatangani petisi bersama. Bagi mereka, memenangkan atau setidaknya ikut ambil bagian dalam pertarungan - pertarungan kecil adalah hal penting untuk dilakukan sebelum beranjak ke jihad yang lebih besar. Sama persis seperti kita menonton sinetron Mahabarata. Penting bagi Pandawa dan Kurawa untuk memenangkan pertempuran skala kecil, sebelum membuat perhitungan di ajang akbar 'Baratayudha'.

Sumber Pict : gusdurianmalang.net

Dua peristiwa menarik itu ialah,

Kasus Rohingnya

Isu kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingnya ini sebenarnya sudah lama terjadi. Puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Terjadi nun jauh di negeri seberang dan terpaut jarak ribuan kilometer. Tapi gaungnya begitu terasa di dalam negeri. Mempertemukan kembali dua kutub yang sebelumnya berjibaku dalam isu Pilkada DKI. Ada yang membela Rohingnya, ada yang memaklumi tindakan pemerintah Myanmar dan adapula yang tulus simpatik. Segala tindakan yang dilakukan oleh ikon tiap kubu menjadi perdebatan sengit. Mulai dari demonstrasi di kedubes Myanmar di Jakarta, hingga aksi nekat mengepung Borobudur. Mulai dari aksi tanggap kemanusiaan yang dilakukan pemerintah hingga tuduhan pencitraan yang dilontarkan lawan politik. Berpadu padan menciptakan hiruk pikuk luar biasa. Dibumbui lagi dengan berita berita sampah yang tak jelas sumbernya. Anehnya, tidak sedikit yang mempercayai.

Dalam kondisi ini, kebenaran menjadi kabur. Bahkan mereka yang berusaha menunjukkan fakta sesungguhnyapun tak luput dari tanggapan sinis dari pihak yang berseteru. Jauhnya jarak, seolah bukan sesuatu yang penting. Bahkan terkesan menganggap bahwa peristiwa itu terjadi di sekitar kita. Aturan hukum dan norma internasionalpun dianggap nisbi. Tak heran jika ada suara suara menginginkan negara melakukan aksi yang lebih dari sekedar solidaritas kemanusiaan.

Sungguh, sebuah rivalitas yang tanpa batas. Apapun bisa dijadikan bahan untuk melestarikan perselisihan. Meski sesuatunya masih serba gelap dan meski menerangkannyapun masih gagap, pantang bagi kedua seteru untuk tiarap.

Isu PKI

Hampir mirip dengan kejadian diatas. Isu mengenai PKI ini sudah barang lama. Didaur ulang, dikemas ulang dan dibumbui ulang. Akan kembali mengemuka jika saatnya tiba (September). Dan sekali lagi, peristiwa ini kembali memicu perselisihan pihak pihak yang sejak awal memang menggandrungi momen momen seperti ini.

Dimulai dari tuduhan lama. Bahwa rezim yang ada selama ini berkuasa dianggap terlalu dekat dengan anasir anasir berbau komunis. Apakah itu mengenai kerjasama bilateral yang melibatkan negara komunis maupun sikap lunaknya pada isu komunis. Berkembang lagi menjadi tuduhan bahwa negara sudah berada dalam genggaman komunis. Lebih ironis lagi, presidenpun dituduh keturunan PKI. Isu komunisme digoreng sedemikian rupa. 

Ketika Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo, menginstruksikan jajarannya untuk menonton bersama film G30S/PKI, polemik berkembang begitu dahsyat. Semua orang kemudian membuka lagi file file lama tentang tragedi 65 untuk disodorkan pada publik. Dan sekali lagi, isu komunisme tak lagi menjadi domain mereka yang secara langsung terlibat pada peristiwa 65, tapi mereka yang tidak memiliki sangkut pautpun ikut ambil bagian. Tak ketinggalan, dua suporter politik sisa sisa Pilpres 2014.

Kejadian demi kejadian lucu kemudian mengemuka. Yang mendukung film G30S/PKI karya Arifin C Noor dituduh sebagai fundamentalis, radikalis dan antek orde baru. Sementara, yang menolak film itu dianggap sebagai pro PKI atau setidaknya simpati dengan cita cita kaum komunis. Kita tidak pernah mencoba meraba dari sisi yang berbeda. Jangan - jangan, mereka yang menyerukan untuk menonton kembali film itu niatnya hanya ingin mengingatkan bahwa tragedi itu sangat memilukan dan memalukan bangsa Indonesia. Agar kelak, kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dan juga, jangan - jangan yang menolak diputarnya kembali film itu niatnya agar bangsa ini melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Bahwa masih banyak PR yang harus kita selesaikan dan itu jauh lebih penting.

Tahun Politik

Saya tertarik dengan statemen ketua PBNU, KH. Said Aqil Sirajd, yang mengatakan bahwa isu PKI dimunculkan untuk kepentingan 2019. Kami ingin menambahkan lagi, bukan hanya isu PKI, tapi semua isu mulai mengarah kesana. Jika kondisinya memang demikian, maka selayaknya kita wajib untuk menertawakan diri sendiri. Mengapa ?.

Dalam dunia politik, tak ada sesuatu yang tak mungkin. Istilah lain mengatakan, tidak ada kawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jika kepentingan itu mengenai 2019 atau mengenai perebutan kekuasaan, maka hal hal yang sebenarnya diluar kewajaran dan nalarpun menjadi wajar. Ambil contoh bagaimana sikap Aung San Suu Kyi yang seolah kukuh dan teguh untuk tidak menanggapi tekanan dari berbagai pihak. Putri pendiri Myanmar itu tak lagi bisa dipandang sama dengan sosok yang dulu menerima nobel perdamaian. Dulu, mungkin saja ia berjuang tulus untuk kemanusiaan. Tapi sekarang ?. Dia adalah ketua partai pemenang pemilu dan pemimpin politik paling berpengaruh di Myanmar. Oleh sebab itu, tindakannya sudah tentu di dasarkan pada kepentingan politik. Sangat bodoh jika ia menuruti tekanan asing jika itu membahayakan posisi politiknya. Terlalu dungu jika ia berani mempertaruhkan popularitasnya di dalam negeri disaat sentimen anti Rohingnya begitu besar. Boleh jadi, itu adalah provokasi militer untuk memancing Suu Kyi agar melakukan tindakan melawan arus bawah, yang jika termakan umpan itu, militer akan segera mengakhiri karir politik Suu Kyi. Dan ketika itu terjadi, bukankah Myanmar akan kembali ke era masa silam ?. Dimana militeristik kembali mewarnai negara.

Karena ini tahun politik, dan semua mata tertuju pada kepentingan politik 2019. Maka, sangat boleh jadi apa yang dilakukan elite elite politik itu hanyalah bagian dari manuver semata. Apakah manuver oposisi yang dengan gegap gempita mengingatkan kembali bahaya laten komunis adalah sikap yang tulus tanpa tendensi ?. Belum tentu. Apakah sikap Presiden yang membiarkan isu komunis berkembang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah sikap yang tulus ?. Belum tentu. Atau, apakah tindakan panglima TNI yang menginstruksikan jajarannya untuk menonton film G30S/PKI adalah suatu tindakan tulus membela negara ?. Belum tentu.

Oposisi butuh modal untuk meraih dukungan demi merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya menggerus pengaruh rezim, itu menjadi hal terpenting. Manuver Jendral Gatotpun tak bisa dianggap sebagai manuver militer semata. Seperti yang dikatakan Prof. Salim Said, bahwa militer itu partai politik. Statemen itu mungkin saja guyonan, tapi faktanya ?. 

Apa yang akan anda lakukan, jika pada akhirnya nanti Jokowi memilih Gatot Nurmantyo sebagai calon wakilnya di 2019. Atau jangan jangan sikap diam Jokowi atas manuver bawahannya adalah bentuk kesengajaan ?. Seperti kita tahu, dukungan politik untuk Jokowi dari kalangan Islam formalis atau fundamentalis sangatlah minim. Padahal jumlah suara dari segmen ini masih sangatlah besar. Untuk memenangkan pertarungan, ia butuh sesuatu yang mampu merebut suara kaum kanan ini. Sangat mungkin ia sengaja membiarkan bawahannya bermanuver. Dan pada saatnya nanti ketika pengaruhnya besar, Jokowi mengambil Gatot sebagai wakilnya. Apalagi jika melihat konstalasi saat ini, dimana ada dua sosok mantan militer yang kemungkinan akan ikut bertarung (Agus Yudhoyono dan Prabowo Subianto), penting bagi Jokowi untuk mengimbangi lawan dengan mengambil wakil dari latar belakang militer.

Lalu, apa yang akan anda lakukan jika pada akhirnya baik Prabowo Subianto maupun Agus Yudhoyono mengambil wakil dari kalangan NU (misalnya). Prabowo mengajak ketua PBNU, atau Agus mengajak JK untuk berpartner di 2019. Seperti kita tahu, selama ini Prabowo banyak bergaul dan didukung kalangan Islam kanan. PKS misalnya, menjadi partai yang paling setia membela kepentingan Prabowo. Bahkan mereka siap mengusung Prabowo sebagai capres. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan. Ia harus memperluas basis dukungan. Menambal kelemahan untuk mencapai tujuan. Kekurangan dukungan dari kalangan Islam tradisional bisa ditambal sulam dengan mengambil wakil dari kelompok ini. Begitupun Agus Yudhoyono.

Oleh sebab itu, mari kita tertawakan diri sendiri. Sebab, bisa jadi yang sekarang kita caci maki, kelak bersanding dengan orang yang kita cintai. Dan bisa jadi yang sekarang kita puja, kelak melamar musuh kita untuk diajak ke pelaminan.

Politik itu dinamis, kawan...

Oleh : M. Hafidz
Pelayan komunitas Gubrak Indonesia