PILKADA SERENTAK BUKAN PANGGUNG JOKOWI

Sebagian orang boleh saja beropini bahwa calon kepala daerah A adalah representasi Jokowi atau setidaknya mendapat restu dari presiden. Sementara calon lain adalah representasi kaum oposan. Dan karena itu, hasil pilkada nanti akan berpengaruh besar pada langgeng atau gagalnya Jokowi memimpin untuk kedua kalinya. 

Pict : Harian Terbit

Pun demikian, penulis berpendapat bahwa klaim atau opini tersebut patut diragukan validitasnya. Tentu, Jokowi memiliki kepentingan besar atas hasil hasil pilkada serentak. Akan tetapi, sejarah mengatakan bahwa hasil pilkada bukan satu satunya variabel. Kita bisa lihat di era SBY. Meski di ajang Pilkada, Demokrat kalah pamor dengan PDI Perjuangan dan Golkar, toh SBY tetap melenggang dua periode. Bahkan di era SBY, justru PDI Perjuangan paling banyak menjuarai Pilkada. 

Alasan lain kenapa penulis berpendapat demikian adalah, elektabilitas Jokowi sendiri. Sejak memenangkan kontestasi 2014, elektabilitas Jokowi di lembaga survei mainstream tak pernah goyah. Bahkan trendnya cenderung menanjak. Ini bertolak belakang dengan para kompetitornya. Prabowo misalnya, meski ia mendapatkan dukungan di pilpres 2014 dengan selisih tipis, tapi seiring berjalannya waktu, elektabilitasnya terus mengalami penurunan signifikan. Bahkan meski kolaborasi Gerindra dan PKS berhasil mengantarkan Anis - Sandi ke kursi puncak DKI, elektabilitas Prabowo tetap stagnan atau malah menukik. 

Hal lainnya adalah formasi partai partai politik yang bertarung di banyak Pilkada. Sulit sekali menggambarkan bahwa pilkada yang sudah dan akan digelar nanti adalah wujud dari pertarungan kubu Jokowi dan oposisi. Di Jawa Timur misalnya, baik oposisi maupun pendukung rezim berada di semua kubu. Begitupun di Banten, Sumut, Jateng dan banyak wilayah lainnya. Di DKI, meski di atas kertas yang terlihat adalah pertarungan rezim dan oposisi, tapi dibalik layar tidak sedikit yang menyeberang. Campur tangan JK (menurut pengakuan salahsatu Ketum partai) atas majunya Anis adalah bukti bahwa apa yang ada di panggung dan di belakang panggung tidak linier. Demikian pula dengan Jawa Barat. Gerindra dan PKS sebagai oposan murni memang berada dalam satu kubu berbeda. Akan tetapi kansnya tak terlalu besar untuk memenangkan pertarungan. Dua pasangan terkuat (Rindu dan 2D) malah di sokong parpol yang notabene pendukung Jokowi.

Jika bukan panggung Jokowi, lantas siapa atau kelompok mana saja yang punya kepentingan besar dalam gelaran pilkada ?

Layaknya adu balap, jika sulit menggoyang pole position, maka target paling realistis adalah merebut posisi runner-up atau setidaknya menaikkan daya tawar ke posisi yang lebih baik. Dan mendampingi sang juara di atas podium adalah sasaran tertinggi dari semua posisi. Upaya di atas sepertinya tidak hanya menjadi domain dari kekuatan politik di lingkaran kekuasaan. Bahkan kelompok yang selama ini getol menyerang pemerintahpun diduga memiliki kepentingan yang sama. Statemen ketum PPP yang menyatakan bahwa kubu Jokowi sempat menawari posisi RI 2 ke Prabowo adalah sinyalemen adanya komunikasi lintas kubu. Meskipun dikatakan bahwa upaya itu tidak menghasilkan titik temu, tapi dalam politik segala sesuatunya bisa saja terjadi. 

Menurut analisa penulis, setidaknya ada empat kekuatan politik yang memiliki ambisi besar menjadikan Pilkada sebagai alat untuk menaikkan daya tawar. Dua kekuatan berasal dari internal kekuasaan. Yakni Golkar dan PDI Perjuangan. Disusul kubu SBY (Demokrat) yang selama ini mengklaim sebagai pihak yang netral. Dan terakhir adalah pihak yang mengikrarkan diri sebagai oposisi. Memang, ada beberapa kekuatan politik level menengah dan bawah yang juga ikut ambil bagian, akan tetapi kepentingan mereka menurut kami tidak dalam rangka merebut posisi puncak. Elektabilitas partai, logistik dan posisi dalam kekuasaan menjadi komponen logis untuk diperebutkan.

Dalam menentukan dukungan pada calon calon kepala daerah, empat blok politik itu tak selamanya bersaing satu dengan yang lain. Adakalanya mereka bertemu dan saling mendukung. Kepentingan lokal, nasional dan pragmatisme tentu menjadi pertimbangan dari persekutuan tak wajar itu. Lalu, seberapa jauh kemampuan blok yang bersaing itu mendulang kemenangan dalam pilkada ?. 

Memang, ada banyak daerah yang sudah dan akan menggelar acara Pilkada. Tapi tentu saja tidak semua wilayah dianggap prestisius untuk dimenangkan. Karena kepentingannya adalah Pilpres dan juga penguasaan kursi legislatif tingkat nasional, maka wilayah - wilayah yang memiliki jumlah penduduk banyak dianggap paling layak diperebutkan. Semua provinsi pulau Jawa selain DIY adalah kawasan paling membara. Selebihnya Sumatera Utara dan Sulsel yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di luar Jawa. Masih belum jelasnya siapa yang bakal mendampingi Jokowi nanti sangat boleh jadi karena masih menunggu hasil pilkada tersisa, terutama di area yang penulis sebut di atas. Siapa yang paling banyak memenangkan kursi kepala daerah, bakal memiliki daya tawar kuat di hadapan Jokowi. 

Kita mulai dari PDI Perjuangan yang merupakan tulang punggung utama rezim. Dari dua Pilkada yang sudah digelar di pulau Jawa, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini harus menelan kekalahan dramatis. Yakni, Banten dan DKI. Namun demikian, PDI Perjuangan masih memiliki asa di Pilkada tersisa. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah yang merupakan lumbung PDI Perjuangan agaknya bakal kembali dimenangkan partai ini. Hampir semua survey mengunggulkan pasangan Ganjar - Yasin dengan angka mutlak. PDI Perjuangan juga masih memiliki asa di Jawa Timur meski pasangan Gus Ipul - Puti dalam survey survey terakhir elektabilitasnya mulai limbung. Di luar Jawa, partai berlogo kepala banteng ini juga berpotensi menang di Sumut melalui pasangan Djarot - Sihar. 

Kekuatan kedua yang berasal dari internal rezim adalah Golkar. Meski sempat mengalami prahara, Golkar akhirnya mendapatkan momentum dengan naiknya Airlangga sebagai ketua umum. Semakin solidnya Golkar sudah pasti akan memberikan dampak besar pada peta politik. Dan uniknya, dalam banyak Pilkada, partai ini lebih sering berseberangan dengan teman koalisinya, PDI Perjuangan. Di Banten pasangan yang didukung Golkar mengungguli kandidat yang diusung PDI Perjuangan. Elite Golkar diduga juga memiliki peran menjungkalkan kandidat yang diusung PDI Perjuangan di DKI. Rivalitas Golkar dan PDI Perjuangan berlanjut di Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dan hanya beriringan di Pilkada Jateng. Melihat hasil yang sudah ada dan prediksi lembaga survey di Pilkada selanjutnya, Golkar tampaknya bakal lebih banyak mengungguli PDI Perjuangan. 

Kekuatan ketiga adalah SBY dan Demokratnya. Seperti kita tahu, sejak AHY mundur dari TNI, Demokrat mulai mewacanakan putra sulung SBY sebagai kandidat pemimpin masa depan. Meski tersungkur di Pilkada DKI, tekad Demokrat belum akan surut. Hasil survey yang menempatkan AHY dengan suara lumayan menjadikannya cukup layak mendampingi Jokowi. Tapi, seperti yang penulis singgung di atas, kemampuan partai ini memenangkan pilkada menjadi ujian terpenting. Di atas kertas, Demokrat punya kans menaikkan daya tawar dengan modal hasil hasil pilkada. Di Banten, kader Demokrat sukses memenangkan kursi Banten satu berpasangan dengan kader Golkar. Di Jawa Barat, pasangan 2D juga berpotensi menang. Begitupun dengan di Jawa Timur. Khofifah - Emil lebih diunggulkan lembaga survei dibanding Gus Ipul - Puti. Sementara di Jateng, Demokrat bermain aman dengan ikut mengusung Ganjar. Demokrat hanya gagal di Sumut akibat calonnya gugur di tengah jalan.

Meski Demokrat hanya menempati posisi ke empat dalam pileg 2014, tapi keberadaan Demokrat tidak bisa dipandang sebelah mata. Faktor SBY menjadi kunci utama partai dalam meraih prestasi lebih baik di masa depan. Dua periode memimpin republik adalah waktu yang cukup bagi SBY mengumpulkan banyak hal. Apakah itu jaringan politik ataukah jaringan finansial. 

Terakhir adalah kekuatan oposisi. Dalam hal ini diwakili Gerindra dan PKS. Dan Prabowo adalah ikon sekaligus motor penggerak kaum oposan. Kejutan di Pilkada DKI adalah buah permainan cantik yang diawaki oposisi. Demo berjilid - jilid yang melibatkan ratusan ribu orang menjadi aksi paling besar semenjak reformasi bergulir, itu semua merupakan bukti bahwa kaum oposisi masih memiliki taji untuk menggoyang kekuasaan. Sayangnya, trend positif Pilkada DKI tak mampu memberikan efek besar di wilayah lain. Kolaborasi Gerindra - PKS tiba tiba menemui jalan buntu. Di Jawa Barat, koalisi dua partai ini sama sekali tak memiliki gaung. Alih - alih mempertahankan suara yang sama ketika pileg 2014, lembaga survei hanya menempatkan calon mereka di angka satu digit. Itu artinya pemilih Gerindra dan PKS tak sepenuhnya mengikuti gendang irama para elitenya. Di Jateng, meski mampu meloloskan calonnya untuk bertanding, tapi kans Sudirman - Ida sangat berat. Lebih parah lagi di Jawa Timur, walaupun secara formal kedua partai mendukung pasangan Gus Ipul - Puti, tapi mereka sama sekali tak punya kendali atas calon yang didukung. Tagline #gantipresiden yang coba digaungkan belakangan ini mengalami nasib yang ironis. Pun demikian, bukan berarti kubu oposisi kehilangan daya tawar. Elektabilitas Prabowo yang melampaui figur lain di luar Jokowi menjadi nilai penting.

Jokowi Menunggu Pemenang

Seperti itulah gambaran psikologis sang petahana. Jokowi adalah tipe politisi yang memiliki kemampuan loby dan daya jelajah yang luar biasa. Ia tidak hobi membangun tembok untuk membatasi diri. Tak heran jika bekas walikota Solo ini bisa bertemu dan merundingkan banyak hal dengan siapapun, termasuk dengan kubu oposisi. Oleh sebab itu, terlalu dalam mengintervensi Pilkada justru akan menjadi blunder bagi Jokowi. Diakui atau tidak, meski Jokowi menduduki singgasana tertinggi dan memiliki banyak kewenangan kekuasaan, tapi dia tak punya kaki cukup kuat di partai politik. Cara paling aman untuk tetap memiliki pengaruh politik adalah dengan memberi jarak yang sama pada kekuatan politik yang ada. Dengan elektabilitas yang bahkan di survei terakhir sudah melewati angka lima puluh persen, Jokowi tak ubahnya seperti dara cantik yang diperebutkan banyak pria.  Ia hanya perlu menunggu, siapa gerangan yang mampu menopang kekuatannya. Apakah itu menggandeng salahsatu unsur kubu yang tergabung dalam koalisinya, atau menambah jumlah pengusungnya dengan mengambil wakil dari kubu luar pemerintahan.

Oleh : Komandan Gubrak
Penulis adalah pelayan di komunitas Gubrak Indonesia